Akibat mengalami refocusing, saat ini hanya 60 persen saja anggaran yang ada pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil (Diskuk) Provinsi Jawa Barat (Jabar). Menurut Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Jabar, Yunandar Rukhiadi Eka Perwira menyatakan, refocusing tersebut sangat berdampak, walaupun beberapa program masih bisa berjalan.
“Tidak disadarinya oleh pemerintah jawa barat bahwa pemotongan anggaran kepada Diskuk akan berdampak besar. Karena dinas ini berhubungan langsung dengan pelaku usaha dan UMKM,” ucap Yunandar usai rapat evaluasi kegiatan 2021 di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Senin (06/09/2021).
Yunandar menambahkan, untuk membangkitkan perekonomian, konsentrasinya ada di UMKM. Jadi, anggaran bagi mitra Komisi II seharusnya mendapatkan porsi yang lebih besar bukannya dikurangi
“Anggrannya justru harus ditingkatkan, dan menjadi prioritas utama dibandingkan yang lain misal sektor pendidikan yang sudah sangat besar anggarannya, kemudian sektor infrastuktur yang harusnya pada saat pandemi menjadi prioritas nomer sekian,” jelas Yunandar.
Yunandar berpendapat perlu dilakukannya digitalisasi UMKM agar kedepannya, baik jangka pendek atau jangka panjang, pelaku usaha dan UMKM sudah siap dalam menghadapi era ekonomi digital
“Saya tugaskan kepada Diskuk, bagaimana sebesar-besarnya mendigitalkan pelaku UMKM sehingga ketika nanti ke depan, jangka pendek atau panjang mereka sudah siap menghadapi era ekonomi digital. Kemudian untuk menghadapi kondisi pandemi yang memang mensyaratkan untuk lebih banyak bergerak di marketing digital atau di market place dibandingkan secara offline dan itu akan sangat membantu,” tandasnya. (Ril DPRD Jabar/MUR/MIM/ Foto Dok.DPRD Jabar)
Broadcaster radio senior, pecinta musik, fotografi dan trekking.
