Dugaan Kasus Kekerasan Di SPN Penerbangan Batam, Pemprov Kepri Bentuk Tim Khusus

Dugaan Kasus Kekerasan Di SPN Penerbangan Batam, Pemprov Kepri Bentuk Tim Khusus

Share

Inspektorat Jenderal KemendikbudRistek membentuk Tim Pemamtauan gabungan untuk beberapa kasus Kekerasan di satuan pendidikan, salah satunya memantau dugaan Kasus Kekerasan di SPN Dirgantara Batam, Kepulauan Riau. Tim Pemantauan gabungan kasus Batam terdiri dari unsur Itjen KemendikbudRistek, KPAI, dan masyarakat sipil diwakili Maarif Institute.

Setiba di Batam, Tim gabungan langsung  bertemu orangtua dan anak korban kekerasan SPN Penerbangan Batam, dan esok harinya  sidak langsung ke sekolah penerbangan tersebut. Setelah mendengarkan saksi korban dan sidak ke sekolah, maka pada Kamis (18/11) Tim Itjen KemendikbudRistek meminta difasilitasi FGD oleh Pemerintah Provinsi  Kepulauan Riau untuk membahas kasus kekerasan di SPN Dirgantara Batam.

Focus Group Discussion (FGD) digelar di lantai 3 ruang rapat  Gedung Pemprov Kepulauan Riau. FGD dihadiri oleh Itjen Kemendikbudristek, KPAI, Maarif Institute, LPMP Prov. Kepri, Inspektorat Provinsi Kepri, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kepri, Dinas Pemberdayaam Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Kepri, KPPAD Kota Batam, dan Pemerhati Anak Prov, Kepri.  FGD berlangsung selama 3 jam, dipimpin langsung oleh Kepala Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau.

Tim Itjen KemendikbudRistek mengapresiasi Pemprov Kepri yang sangat responsif dan terbuka dalam menangani dugaan Kasus Kekerasan di SPN Dirgantara Batam. “Hal ini memudahkan proses penyelesaian demi kepentingan terbaik bagi anak”, ujar Retno Listyarti sebagai Ketua Tim Pemantauan  Itjen KemendikbudRistek terkait kasus Batam.

Dari FGD tersebut dihasilkan beberapa poin yang akan segera ditindaklanjuti. Antara lain pembentukan tim khusus penanganan kasus kekerasan SPN Dirgantara Batam. Perumusan sanksi pada sekolah berdasarkan hasil audit dan bukti  yang diperoleh.  Mendorong Pemprov Kepulauan Riau agar segera bersurat kepada LPSK. Kasus pidana kekerasan terhadap anak diserahkan sepenuhnya pada Kepolisian sebagai aparat penegak hukum.  Dan pemberian opsi sanksi terhadap SPN Dirgantara Batam dari rekomendasi tim. (Ril/KPAI/RL/MIM/Foto Dok.Komisioner KPAI Retno Listyarti)

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *