Pemerintah Indonesia mengapresiasi Arab Saudi atas beragam layanan yang telah diberikan kepada Jemaah haji Indonesia, sehingga, sejauh ini rangkaian ibadah para Jemaah haji Indonesia di Tanah Suci, tidak menemui kendala.
Hal tersebut disampaikan Konsul Haji KJRI Jeddah Nasrullah Jasam, saat hadir pada rapat delegasi negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), untuk mendengarkan paparan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi soal layanan ibadah haji dan umrah, pada Selasa (13/06)
Dalam Kesempatan tersebut Kemenhaj Arab Saudi menyampaikan sejumlah capaian mereka dalam peningkatan layanan haji. Beberapa di antaranya yang disebut adalah fast track dan kemudahan penerbitan visa melalui bio visa.
Meski mengapresiasi layanan Pemerintah Arab Saudi pada penyelenggaraan haji, Pemerintah Indonesia memberikan sejumlah masukan, agar layanan lebih baik lagi. Di antara masukan yang disampaikan melalui Konsul Haji KJRI Jeddah Nasrullah Jasam, adalah penambahan bandara kedatangan para jamaah.
“Kami mengusulkan penambahan bandara kedatangan di Saudi, selain Jeddah dan Madinah. Usulan kita bisa di Thaif dan Yanbu’. Harapannya dengan adanya penambahan bandara, masa tinggal jemaah di Saudi bisa lebih dipangkas, menjadi berkisar 30 sampai 35 hari,” sebut Nasrullah Jasam.
Nasrullah pun menyoal pelaksanaan bio visa dalam proses pemvisaan jemaah. Menurunya, ada kendala perekaman sidik jari jemaah dalam proses bio visa. Hal itu berdampak juga pada proses pemvisaan secara keseluruhan.
“Kita usul agar ada solusi lain melalui perekaman retina mata yang juga sama akuratnya. Teknologinya bisa dikembangkan. Usulan ini diapresiasi oleh Saudi,” jelasnya.
Ia pun mengusulkan perluasan layanan fast track, agar layanan ini bisa dikembangkan di bandara lainnya. “Kita ada 13 embarkasi, dan semua diusulkan bisa mendapat layanan fast track,” paparnya.
Hal terakhir yang disampaikan delegasi Indonesia adalah berkenaan dengan informasi kuota. Menurut Nasrullah, proses penyiapan penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia memakan waktu yang panjang. Karenanya, ketentuan terkait kuota haji diharapkan dapat diinformasikan lebih awal.
“Kepastian kuota lebih awal akan mempercepat proses pembahasan anggaran, persetujuan BPIH, dan juga kontrak layanan di Arab Saudi,” ujar Nasrullah.
“Beberapa negara mengusulkan hal sama, utamanya terkait pemberitahuan kepastian kuota haji dan penambahan layanan fast track. Saudi menghimpun usulan yang ada dari berbagai negara untuk menjadi bahan pertimbangan dalam perbaikan layanan pada operasional haji mendatang,” tandasnya. (HTB/MIM/Foto Dok.Kemenag)
Broadcaster radio senior, pecinta musik, fotografi dan trekking.
