Kota Solo dan pers nasional adalah dua hal yang tampaknya sulit dipisahkan. Di Kota Bengawan inilah, Sabtu Pahing, 9 Februari 1946, bertempat di Gedung Sasono Soeko, dilangsungkan Konferensi Wartawan Pejuang Kemerdekaan Indonesia yang akhirnya melahirkan organisasi bernama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).
Maka, mempertimbangkan momen bersejarah tersebut, Gedung Sasono Soeko pun kemudian dijadikan Monumen Pers Nasional yang sekaligus juga berfungsi sebagai Museum Pers Nasional.
Gagasan awal
Cikal bakal berdirinya Museum Pers Nasional adalah tatkala BM Diah, Rosihan Anwar dan S Tahsin mengapungkan gagasan ihwal pendirian Yayasan Museum Pers Nasional saat peringatan dasawarsa PWI, 9 Februari 1956.
Gagasan ketiganya akhirnya terwujud pada 22 Mei 1956 dengan modal utama koleksi buku dan majalah milik Soedarjo Tjokrosisworo.
Pada perkembangan selanjutnya, dalam peringatan seperempat abad PWI pada tanggal 9 Pebruari 1971, Menteri Penerangan Budiardjo menyatakan secara resmi pendirian Museum Pers Nasional.
Namun, pada tahun 1973, pihak PWI cabang Surakarta menyarankan agar nama Museum Pers Nasional itu diubah menjadi Monumen Pers Nasional.
Menindaklanjuti usulan tersebut, kemudian keluarlah Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah nomor HK.128/1977 tertanggal 31 Desember 1977 atas tanah dan Gedung Sasono Soeko untuk diserahkan kepada Panitia Pembangunan Monumen Pers Nasional di bawah Departemen Penerangan Republik Indonesia.
Akhirnya, pada tanggal 9 Pebruari 1978, Presiden Soeharto meresmikan Gedung Sasono Soeko menjadi Monumen Pers Nasional dengan penandatanganan prasasti.
Gedung Monumen Pers Nasional selanjutnya dikelola oleh Yayasan Pengelola Sarana Pers Nasional yang berada di bawah Departemen Penerangan RI sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Penerangan RI Nomor 145/KEP/MENPEN/1981 tanggal 7 Agustus 1981.
Yayasan ini bertugas mengatur dan mengorganisir fungsi dan pemeliharaan sarana-sarana Pers Nasional termasuk Gedung Dewan Pers di Jakarta dan Monumen Pers Nasional di Solo.
Setelah Departemen Penerangan dibubarkan pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, Monumen Pers Nasional menginduk ke Badan Informasi Komunikasi Nasional (BIKN).
Dalam perkembangan berikutnya, pada tahun 2002, Monumen Pers Nasional ditetapkan menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lembaga Informasi Nasional berdasarkan Surat Keputusan Kepala Lembaga Informasi Nasional No.37/SK/KA.LIN/2002 tanggal 19 Juni 2002.
Kemudian, pada tahun 2005, ia berada di bawah Direktorat Jenderal Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 21/PER/M.KOMINFO/4/2007 tanggal 30 April 2007.
Barulah mulai tanggal 16 Maret 2011, melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 06/PER/M.KOMINFO/03/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Monumen Pers Nasional, diputuskan bahwa Monumen Pers Nasional adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Seluruh Indonesia
Dengan total luas bangunan sekitar 2.888 meter persegi, Monumen Pers Nasional menyimpan lebih dari satu juta eksemplar sampel media cetak, yang terbit dari seluruh Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda hingga sekarang.
Seiring perkembangan zaman, selain dalam bentuk cetak, dokumen-dokumen pers di Monumen Pers Nasional tersedia pula dalam bentuk digital.
Di samping itu, terdapat pula koleksi berbagai alat pers seperti pemancar radio, mesin ketik, plat cetakan koran, tustel hingga pakaian sejumlah jurnalis yang pernah digunakan saat meliput sejumlah peristiwa bersejarah.
Museum ini dilengkapi pula dengan sebuah perpustakaan dengan koleksi sebanyak 12.000 buku, yang sebagian besar merupakan buku-buku yang membahas bidang pers, komunikasi, dan informasi.(WAK)*
Hobi menyusun kata dan susur gua
