Ketua Komisi VII DPR RI: Pajak Karbon Bukan Pendapatan Negara

Ketua Komisi VII DPR RI: Pajak Karbon Bukan Pendapatan Negara

Share

Sebagian besar hasil penerimaan dari pajak karbon perlu dialokasikan untuk pengembangan beragam bentuk penerapan energi baru dan terbarukan di Tanah Air.

“Saya setuju bahwa pendapatan dari pajak karbon ini paling tidak sebagian besarnya harus diinvestasikan kembali untuk pengembangan energi baru terbarukan,” kata Anggota Komisi VII DPR RI, Diah Nurwitasari, dalam siaran persnya yang dikutip kantor berita Antara, Rabu (17/11/2021).

Menurut Diah, pendapatan negara yang berasal dari pajak karbon harus berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai tugas konstitusi yang dibebankan kepada pemerintah.

Dari data yang disampaikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dengan pengenaan pajak karbon 1 dollar AS per ton, pendapatan negara bertambah sebesar Rp 76,49 miliar, berdampak pada penambahan BPP tenaga listrik sebesar Rp 76,49 miliar, penambahan subsidi listrik sebesar Rp 20,46 miliar, dengan kompensasi sebesar Rp 61,38 miliar (total Rp 81,84 miliar).

Dengan potensi yang besar tersebut, Diah meminta harus ada transparansi kebijakan dari segala upaya pemerintah dalam menghadirkan program tersebut.

Pada penerapan pajak karbon, pemerintah baru akan mengenakan pungutan ke operasional pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) atau pembangkit berbasis batubara. Artinya tidak langsung ke banyak sektor yang menghasilkan karbon.

Rencananya, tarif pajaknya sebesar Rp 30 per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO2e) mulai 1 April 2022. Pajak akan dipungut apabila jumlah emisi yang dihasilkan melebihi batas emisi yang telah ditetapkan.

Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR RI, Arkanata Akram, menekankan perlu ada kajian mendalam serta penerangan lebih lanjut terkait fungsi alokasi dana dari pajak karbon.

Arkanata Akram menambahkan, emisi karbon seharusnya digunakan untuk meningkatkan penggunaan energi baru terbarukan di Indonesia.

Senada, Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto, menyatakan perlu digarisbawahi bahwa pajak karbon itu bukan pendapatan negara, namun nantinya akan dikembalikan lagi untuk mengatasi sejumlah permasalahan lingkungan.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice, Rachmi Hertanti, menyatakan penerapan pajak karbon di Indonesia jangan sampai menjadi bentuk pengalihan tanggung jawab korporasi terhadap emisi karbon yang telah mereka produksi.

“Tidak cukup hanya mengkompensasi kerusakan dengan membayar pajak, tetapi pembangunan yang bersifat ekstraktif terus berjalan,” kata Rachmi Hertanti.

Untuk itu, ujar dia, harus dikembangkan secara serius konsep pembangunan berkelanjutan dengan pembenahan di berbagai aspek, khususnya yang menyangkut kepada model investasi dan perdagangan.

Plt Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Pande Putu Oka Kusumawardani, mengatakan pajak karbon menjadi salah satu alat untuk mengarahkan masyarakat Indonesia kepada aktivitas yang lebih ramah lingkungan atau rendah karbon.

Saat ini pemerintah tengah menyusun peraturan turunan tentang pajak karbon yang didasarkan pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

“UU HPP merupakan gambaran besar dan pemerintah saat ini sedang menyusun aturan turunannya baik Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri Keuangan yang diharapakan jadi dasar penerapan pajak karbon 1 April 2022,” kata Pande.(ANT/LIK)

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *