Program TV Desa Juara ditanggapi serius oleh Komisi 1 DPRD Jawa Barat, melihat kendala dan lambannya pergerakan program tersebut imbas terbatasnya teknis dan anggaran.
Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Sadar Muslihat menyebut, bahwa eksistensi TV Desa akan tidak mudah dalam pengelolaannya ditingkat desa, mengingat untuk siaran televisi lokal pun belum maksimal meskipun sudah banyak dan cukup lama mengudara.
Hal tersebut terungkap dalam Audiensi Komisi 1 DPRD Jawa Barat bersama Aliansi Jurnalis Video (AJV) melalui zoom meeting, dimana AJV menyampaikan konsep pengelolaan siaran tv desa yang bertajuk TV Desa Juara pada pertemuan tersebut.
“Tentu akan sulit untuk TV Desa bisa mengudara secara real,” sebut Sadar di ruang Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Jalan Diponegoro no. 27, Kota Bandung, Senin (15/11/2021).
Namun, lanjut Sadar, akan lain jika konsep yang ditawarkan memiliki sasaran yang berbeda, dalam arti segi penyuguhan siarannya lebih spesifik dan tepat sasaran. Apalagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah mencanangkan Program Desa Digital yang sudah berjalan di beberapa desa di Jawa Barat.
“Tetapi, jika disandingkan dengan program desa digital ini akan bersinergi,” ucapnya.
Karena itu, menurutnya konsep TV Desa Juara ini memerlukan pembahasan lebih lanjut dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Diskominfo agar pembahasannya lebih menyeluruh dan tepat sasaran dalam pengelolaannya.
“Harus ditindaklanjuti dalam kaitan dengan desa digital dengan pihak terkait, terlebih dengan Gubernur yang mencanangkannya,” tegas Sadar. (Ril/DPRD Jabar/MUR/MIM/Foto Dok.HUmas DPRD Jabar)
Broadcaster radio senior, pecinta musik, fotografi dan trekking.
