KPAI Soroti Maraknya Kekerasan di Kalangan Pelajar, Salah Satunya yang Terjadi di Cimahi

KPAI Soroti Maraknya Kekerasan di Kalangan Pelajar, Salah Satunya yang Terjadi di Cimahi

Share

Sepanjang Januari hingga Juni 2022, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat sejumlah kekerasan yang melibatkan remaja. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa pengeroyokan dan tawuran pelajaran kembali marak terjadi setelah Pembelajaran tatap Muka (PTM) digelar, padahal saat ini masih dalam status pandemi covid-19. “Ternyata,  meski  masa pandemi covid-19 tidak menghentikan para remaja terlibat tawuran.   Selain tawuran, ada peristiwa pengeroyokan  remaja terhadap seorang remaja yang videonya viral, seperti terjadi di alun-alun kota Semarang dan di kota Cimahi,” ungkap Komisioner KPAI, Retno Listyarti, Kamis, (23/06).

”Kekerasan pelajar  setidaknya ada 2 jenis, yaitu yang disebut pengeroyokan, dimana korban 1 orang dan pelaku sekelompok orang. Pengeroyokan biasanya tangan kosong,  pelaku dan korban saling mengenal. Pengeroyokan umumnya dipicu kasus sepele, misalnya masalah asmara, kalah main game, bully di dunia maya, dll. Sedangkan tawuran, umumnya terjadi antara sekelompok anak menghadapi sekelompok anak lainnya, dan umumnya  membawa senjata tajam. Tawuran pelajar kerap diawali dengan kesepakatan waktu dan tempat untuk melakukan tawuran di dunia maya. Jam tawuran juga biasanya sore atau malam hari atau di luar jam sekolah,” tambah Retno,

Atasnya maraknya kekerasan di kalangan pelajar, KPAI mendorong para orangtua melakukan pengawasan dan pengasuhan positif kepada anak-anaknya sehingga anak-anak tidak terlibat dalam tawuran pelajar. Apalagi mengingat tawuran kerap kali terjadi pada malam, bahkan  dini hari, diantaranya pukul 03.00 WIB, dimana seharusnya anak-anak berada di rumah bersama keluarganya. Kesalahan anak  tidak berdiri sendiri, ada faktor lingkungannya, baik di rumah (keluarga) maupun di pergaulannya (sosial) sangat berpengaruh terhadap perilaku anak.

KPAI  juga mendorong orangtua untuk memantau media sosial anaknya secara berkala, sebagai bentuk pencegahan. Pengeroyokan maupun tawuran, kerap kali diawali dengan  saling bully di media sosial sehingga dapat menjadi pemicu. Seharusnya orangtua maupun orang dewasa lain di sekitar anak, harus ikut berteman dan memantau secara berkala aktivitas media sosial putra putrinya sehingga ortu dapat dapat mencegah atau mengantisipasi potensi terjadinya kekerasan fisik atau pengeroyokan. Tawuran juga kerap diawali dengan janjian di media sosial.

Satuan pendidikan, baik sekolah di bawah kewenangan KemendikbudRistek maupun Madrasah dan pondok pesantren di bawah kewenangan Kementerian Agam diminta KPAI untuk membangun sistem pencegahan di lingkungan sekolah, seperti menyediakan sistem pengaduan kekerasan yang melindungi korban dan saksi, termasuk pembentukan satgas anti kekerasan sebagaimana diamanatkan dalam Permendikbud No. 82 Tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan di satuan Pendidikan. KPAI juga mendorong Kementerian Agama RI memiliki peraturan Menteri yang sama untuk lingkungan madrasah dan pesantren.

Permendikbud No. 82/2015 terkait penanganan kekerasan dengan mendasarkan kepentingan terbaik bagi anak menurut KPAI harus direvisi. Karena selama ini, peserta didik yang terlibat kekerasan, selalu diberikan sanksi dikeluarkan dari sekolah atau tidak dinaikan/diluluskan. Dampak mengeluarkan siswa yang melakukan kekerasan bisa membuat peserta didik tersebut berhenti sekolah atau DO, bisa karena faktor tidak ada biaya tapi bisa juga karena faktor ditolak sekolah lain. Kalaupun diterima di sekolah lain, anak pelaku kekerasan belum tentu memiliki efek jera, bahkan kerap kali malah memindahkan kekerasannya di tempat lain. Pihak sekolah kerap kali tidak melihat akar masalah mengapa seorang anak melakukan kekerasan, di sini peran guru Bimbingan Konseling (BK) dan wali kelas menjadi sangat penting. 

KPAI mendorong Dinas Pendidikan memiliki program pencegahan tawuran pelajar, tidak melulu membentuk satgas anti tawuran dan membuat deklarasi anti tawuran, karena faktanya tawuran terus terjadi. Mengeluarkan anak pelaku tawuran dari sekolahnya juga tak menyelesaikan masalah, karena begitu pindah, ternyata hanya memindahkan masalah yang tak diselesaikan.   Perlu dipikirkan cara-cara pencegahan yang lebih tepat dan berbasis ke akar masalahnya. Oleh karena itu, KPAI mendorong  pemerintah setempat harus tegas memberikan kebijakan afirmasi kepada anak-anak yang selama ini left behind (tertinggal. Terabaikan) dalam proses pendidikan, misalnya anak dari keluarga miskin, anak-anak difabel, korban kekerasan dan lainnya.

KPAI mendorong Pihak kepolisian lebih  meningkatkan pengawasan pencegahan tawuran di wilayah-wilayah yang selama ini menjadi tempat tawuran sejumlah pelajar, tentu saja polisi harus bersinergi dengan stake holder lain di masyarakat  (misalnya RT/RW,  Lurah Camat, Babinsa, Satpam dll), dan dinas terkait (Dinas Pendidikan, Satpol PP, dll). (RTN/ASH/MIM)

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.