Kekurangan obat obatan serta pasokan makanan menjadi hal yang harus diperhatikan pejabat daerah pada pelaksanaan PPKM Darurat, seperti halnya di Desa Lambangsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi.
Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat, Achdar Sudrajat, menyatakan Desa Lambangsari terdiri dari 17 RW. Sebanyak 10 RW adalah komplek perumahan dan 7 RW merupakan perkampungan. Namun mereka menangani pandemi ini secara bahu-membahu dan inisiatif pribadi warganya, karena bantuan pemerintah ada penurunan.
“Pada masa-masa awal pandemi ada bantuan. Kini bantuan menurun drastis karena bisa jadi di komplek juga ada warga yang terpapar Covid-19 dan membutuhkan bantuan. Jadi, aparat desa juga sangat memakluminya,” ujar Achdar pada Humas DPRD Jabar. Sabtu, (10/7/2021).
Namun demikian, menurutnya, untuk memaksimalkan penanganan, warga yang terpapar Covid-19, kini ada relawan desa yang berjumlah10 orang. Bahkan, ada pula relawan di RT/RW masing-masing.
“Namun, mereka tidak memperoleh apa-apa. Mereka membutuhkan suport berapapun besarnya, butuh bantuan obat-obatan dan support untuk lumbung pangan desa,” tuturnya.
Dirinya meminta kepekaan pejabat daerah untuk membantu kebutuhan di Desa tersebut dan merekapun ikut bergotong royong seperti warga desa disana.
“Semoga Bupati Bekasi, Gubernur Jabar, atau Pemerintah Pusat dapat pula bergotong royong memfasilitasi kebutuhan desa seperti Desa Lambangsari di Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi,” tegasnya. (Ril/MUR/Humas DPRD Jabar/MIM/Foto: Dok Humas DPRD Jabar)
Broadcaster radio senior, pecinta musik, fotografi dan trekking.
