Tiongkok mengatakan telah secara resmi meneken perjanjian keamanan dengan Kepulauan Solomon.
Kesepakatan itu telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan pengamat di Australia, Amerika Serikat dan negara-negara lain. Mereka prihatin dengan pengaruh Tiongkok yang semakin besar di kawasan Samudra Pasifik Selatan.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Wang Wenbin, berbicara kepada wartawan tentang kesepakatan tersebut Kamis, pekan lalu, di Beijing. Dia mengatakan perjanjian itu baru-baru ini ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, dan Menteri Luar Negeri Kepulauan Solomon, Jeremiah Manele.
Australian Broadcasting Corporation (ABC) melaporkan bahwa Wang mengatakan tujuan dari perjanjian itu adalah untuk “mempromosikan stabilitas sosial dan perdamaian dan keamanan jangka panjang” di Kepulauan Solomon. Dia mengatakan tidak akan menargetkan pihak ketiga mana pun.
Versi awal, atau draf, dari perjanjian tersebut muncul di media sosial pada akhir Maret silam. Pada saat itu, Kepulauan Solomon mengkonfirmasi sedang merundingkan kesepakatan dengan pemerintah Tiongkok di Beijing. Rancangan tersebut mencakup ketentuan yang dapat mengizinkan Tiongkok untuk mengirim polisi dan tentara bersenjata ke Kepulauan Solomon. selain juga memberi izin Tiongkok untuk menempatkan kapal angkatan lautnya di lepas pantai kepulauan itu.
Rancangan perjanjian tersebut menimbulkan kekhawatiran di Australia dan AS bahwa Tiongkok akan mendirikan pangkalan militer di Kepulauan Solomon. Kelompok pulau ini berjarak kurang dari 2.000 kilometer dari Australia.
Zed Seselja, menteri Australia untuk urusan Pasifik, sempat melakukan perjalanan ke ibu kota Kepulauan Solomon, Honiara, untuk meminta Perdana Menteri Manasseh Sogavare agar tidak menandatangani perjanjian.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Wang, menepis kekhawatiran tentang kesepakatan keamanan dalam pengumumannya Selasa (19/4/2022). Dia menuduh AS dan Australia “sengaja” meningkatkan ketegangan. Dia menambahkan bahwa upaya seperti itu akan gagal.
Sementara itu, Perdana Menteri Solomon, Manasseh Sogavare, mengatakan perjanjian itu tidak akan mencakup pendirian pangkalan militer Tiongkok.
Pemerintahan AS mengirim delegasi ke Honiara minggu ini untuk membahas kesepakatan tersebut. Delegasi juga akan membahas pembukaan kembali kedutaan AS di sana. Delegasi AS dipimpin Kurt Campbell, Koordinator Gedung Putih untuk Indo-Pasifik, dan Asisten Menteri Luar Negeri untuk Urusan Asia Timur dan Pasifik, Daniel Kritenbrink.
Kantor berita Associated Press melaporkan bahwa delegasi AS juga berencana mengunjungi Fiji dan Papua Nugini dalam perjalanan tersebut.(AP/VOA/WaK)
Hobi menyusun kata dan susur gua
