Presiden Joko Widodo mengharapkan industri perbankan dapat meningkatkan alokasi penyaluran kredit kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah hingga mencapai 30 persen dari total kredit nasional pada 2024.
Harapan Presiden tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/9/2021), seusai pertemuan Presiden Joko Widodo dengan pelaku industri perbankan.
“Secara year on year sekarang rata-rata adalah 18 persen. Karena itu Presiden meminta kredit untuk UMKM bisa ditingkatkan menjadi 30 persen di 2024,” kata Airlangga, seperti dikutip kantor berita Antara.
Airlangga mengatakan target alokasi kredit UMKM sebesar 30 persen dari kredit nasional itu adalah angka agregat secara industri, bukan target yang diberikan kepada masing-masing perbankan.
Menurut Airlangga, Presiden memahami bahwa masing-masing perusahaan perbankan memiliki spesialisasi bisnis yang berbeda. Terdapat entitas perbankan yang memang memiliki spesialisasi bisnis menyasar UMKM, namun terdapat juga yang memiliki spesialisasi bisnis lebih ke sektor korporasi atau segmen bisnis lainnya.
“Saat ini seperti PT BRI Persero Tbk mendekati 70 persen, dan ada yang spesialisasinya corporate. Namun, Bapak Presiden meminta keseluruhan kreditnya itu 30 persen, bukan berarti setiap bank harus 30 persen, karena masing-masing punya spesialisasinya sendiri,” ujarnya.
Dalam pertemuan itu, pelaku industri perbankan juga menyampaikan perlunya harmonisasi antar standar akuntansi untuk menghitung rasio pencadangan terhadap kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL).
“Selama ini beberapa bank rata-rata sudah secara nasional sekitar (pencadangan)150 persen, namun pencadangan ini perlu diharmonisasi antara standar accounting-nya yaitu berbasis PSAK, dan perpajakan, karena perbedaan pencadangan ini berakibat terhadap perhitungan pajak,” jelas Airlangga.(ANT/RAH)
Hobi menyusun kata dan susur gua
