Tiongkok ingin 10 negara kecil di Pasifik bergabung dalam kesepakatan yang mencakup banyak masalah termasuk keamanan dan perikanan. Perjanjian tersebut akan memungkinkan Tiongkok untuk mendapatkan lebih banyak pengaruh atas wilayah tersebut.
Ini menunjukkan bahwa Tiongkok ingin bekerja sama dalam “keamanan tradisional dan non-tradisional” dan memperluas kerja sama penegakan hukum. Kerjasama tersebut disebut Visi Pembangunan Bersama.
Tiongkok juga ingin mengembangkan rencana perikanan. Kesepakatan itu akan pula meningkatkan kerja sama pengoperasian jaringan internet di kawasan Pasifik. Tiongkok juga akan mendirikan Institut Budaya Konfusius. Tiongkok juga menyarankan pendirian kawasan perdagangan bebas dengan negara-negara Pasifik.
Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, dan delegasi 20 pejabatnya memulai kunjungan ke kawasan Pasifik pekan ini. Wang mengunjungi tujuh negara yang dia harap akan mendukung rencana tersebut. Termasuk Kepulauan Solomon, Kiribas, dan Samoa. Juga dalam daftar kunjungan Tiongkok yaitu Fiji, Tonga, Vanuatu, dan Papua Nugini.
Wang juga mengadakan pertemuan video dengan tiga kemungkinan pendukung perjanjian lainnya: Kepulauan Cook, Niue, dan Negara Federasi Mikronesia. Wang berharap setidaknya dua negara dari ketiga negara tersebut akan mendukung kesepakatan tersebut setelah pertemuan yang direncanakan pada 30 Mei di Fiji. Menteri luar negeri masing-masing dari 10 negara telah diundang.
Mikronesia sebelumnya telah menolak rencana tersebut. Presiden David Panuelo menulis surat setebal delapan halaman kepada para pemimpin negara-negara Pasifik lainnya dan memperingatkan akibat serius jika mereka melakukan kesepakatan .
Dia menulis bahwa pihaknya khawatir perjanjian itu mengizinkan Tiongkok untuk memiliki dan mengendalikan infrastruktur perikanan dan komunikasi di daerah itu. Panuelo mengatakan dalam suratnya bahwa perjanjian tersebut merupakan upaya Tiongkok untuk meningkatkan pengaruhnya atas negara-negara Pasifik dan mengikat “seluruh ekonomi dan masyarakat di sana.”
Dia juga memperingatkan perjanjian itu akan meningkatkan ketegangan politik internasional. Panuelo menulis bahwa Visi Pembangunan Bersama yang digagas Tiongkok “mengancam untuk membawa era Perang Dingin baru, dan Perang Dunia yang terburuk.”
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Wang Wenbin, mengatakan bahwa dia tidak tahu tentang surat Panuelo.
“Tetapi, saya sama sekali tidak setuju dengan argumen bahwa kerja sama antara Tiongkok dan negara-negara kepulauan Pasifik Selatan akan memicu Perang Dingin baru,” katanya, sebagaimana dikutip kantor berita AP.
Seperti beberapa negara lain di Pasifik, Mikronesia menemukan dirinya terjebak di antara kepentingan persaingan Amerika Serikat dan Tiongkok.
Mikronesia memiliki hubungan dekat dengan AS melalui perjanjian yang disebut Compact of Free Association. Tetapi, juga memiliki apa yang Panuelo gambarkan dalam suratnya sebagai “Persahabatan Hebat” dengan Tiongkok, yang dia harap akan terus berlanjut meskipun dia menentang perjanjian yang digagas Tiongkok.
Aspek keamanan dari perjanjian tersebut akan sangat mengganggu banyak orang di wilayah tersebut dan sekitarnya. Tiongkok menandatangani perjanjian keamanan terpisah dengan Kepulauan Solomon bulan lalu.
Rancangan perjanjian juga menyatakan bahwa negara-negara Pasifik “dengan tegas mematuhi” kebijakan satu-Tiongkok. Itulah kebijakan yang dipegang Beijing di mana Taiwan, sebuah negara pulau berhaluan demokratik yang memiliki pemerintahan sendiri, dianggap sebagai bagian dari Republik Rakyat Tiongkok.
Di bawah naungan rencana lima tahun Visi Pembangunan Bersama, Tiongkok menawarkan insentif yang berbeda kepada negara-negara Pasifik seperti bantuan untuk penegakan hukum, pendidikan, dan pemerintahan.
Tiongkok mengatakan akan menggelontorkan tambahan 2 juta dollar AS dan mengirim 200 profesional medis ke negara-negara kepulauan di Pasifik untuk menyediakan layanan kesehatan dan memerangi COVID-19. Tiongkok juga berjanji akan membantu negara-negara tersebut dalam upaya memerangi perubahan iklim.(AP/WAK)
Hobi menyusun kata dan susur gua
