Vietnam berencana untuk mengeluarkan aturan baru dalam soal penyebaran berita dan informasi di media sosial.
Kantor berita Reuters melaporkan bahwa aturan tersebut mungkin akan diumumkan pada akhir tahun tetapi rinciannya belum selesai.
Secara garis besar, aturan tersebut bakal membentuk dasar hukum untuk mengendalikan penyebaran berita di layanan seperti kanal Facebook dan YouTube. Selain itu, aturan baru itu akan menempatkan sejumlah tanggung jawab pada layanan media sosial untuk mengontrol informasi mereka.
Salah satu sumber mengatakan bahwa pemerintah ingin memperbaiki apa yang dilihatnya sebagai ‘pemberitaan’ di media sosial. “News-lisation,” atau “báo hoá” dalam bahasa Vietnam adalah istilah yang digunakan oleh pejabat untuk menggambarkan menyesatkan pengguna dengan berpikir bahwa akun media sosial adalah sumber berita resmi.
Sumber itu mengatakan pejabat pemerintah telah mengadakan pertemuan rahasia dengan pengelola media sosial populer dan perusahaan internet. Pertemuan tersebut untuk membahas dengan perusahaan tentang jenis akun mana yang akan diizinkan untuk memposting berita di bawah aturan baru.
Sumber mengatakan pejabat akan dapat memerintahkan perusahaan media sosial untuk melarang akun yang melanggar aturan tersebut.
Dua sumber menyatakan kepada kanntor berita Reuters, baru-baru ii, bahwa lebih banyak aturan di internet dan situs media sosial akan diperkenalkan pada akhir 2022 hingga awal 2023 di Vietnam.
Saat ini, mayoritas anak muda Vietnam semakin berpaling ke media sosial untuk mendapatkan informasi.
Vietnam termasuk 10 besar pasar untuk situs media sosial Facebook dengan 60 juta hingga 70 juta pengguna. Itu berdasar pada laporan tahun 2021. Vietnam menghasilkan sekitar $ 1 miliar pendapatan tahunan untuk Facebook.
Data pemerintah Vietnam tahun 2021 menunjukkan bahwa YouTube memiliki 60 juta pengguna di Vietnam dan TikTok memiliki 20 juta. Adapun Twitter memiliki jumlah yang lebih kecil.
Pemerintah Vietnam telah mulai mengikuti serangkaian pedoman yang tidak mengikat tentang apa yang dianggapnya sebagai layanan berita. Mereka menyertakan pedoman untuk membedakan antara berita “asli” dan “palsu”. Pemerintah memperingatkan bahwa beberapa situs media sosial menyertakan akun yang menyesatkan pengguna agar mengira mereka adalah surat kabar.
Pedoman tersebut diharapkan dapat dimasukkan ke dalam aturan baru yang bersifat mengikat.
Sumber mengatakan kepada Reuters bahwa para pejabat juga diharapkan untuk membuat aturan baru yang mengharuskan situs media sosial untuk segera menghapus informasi yang dianggap berbahaya bagi keamanan nasional. Mereka harus menghapus konten ilegal dalam waktu 24 jam.
Rilis aturan baru telah direncanakan sejak Juli. Aturan baru akan dilakukan melalui amandemen undang-undang internet utama negara itu.
Vietnam pada bulan Agustus juga telah membuat aturan baru yang akan berlaku mulai Oktober ini yang akan mewajibkan perusahaan teknologi untuk menyimpan data pengguna secara lokal dan mendirikan kantor lokal.(RTR/VOA/WAK)
Hobi menyusun kata dan susur gua
